Bareskrim Polri mengumumkan bahwa mereka telah melakukan penyelidikan terkait proyek Pagar Laut di Tangerang sejak 10 Januari 2025. Proyek ini menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan penyimpangan dan pelanggaran hukum yang melibatkan pemalsuan dokumen dan sertifikat tanah.

Latar Belakang Kasus

Pagar Laut Tangerang merupakan proyek infrastruktur yang bertujuan untuk melindungi wilayah pesisir dari abrasi. Namun, proyek ini menuai kontroversi ketika masyarakat mulai mempertanyakan legalitas dan kepemilikan lahan yang digunakan untuk pembangunan pagar tersebut. Dugaan adanya pemalsuan dokumen, termasuk sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan hak milik (SHM), semakin memperburuk situasi.

Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima instruksi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menyelidiki kasus ini secara mendalam. “Kami sudah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan berbagai barang bukti serta keterangan dari saksi-saksi,” ujarnya.

Proses Penyelidikan

Dalam proses penyelidikan, Bareskrim Polri berkoordinasi dengan berbagai kementerian terkait, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Djuhandhani menambahkan bahwa pihaknya juga akan memanggil sejumlah saksi, termasuk lurah dan pejabat yang terlibat dalam penerbitan sertifikat tanah.

“Penyelidikan ini bertujuan untuk memastikan apakah ada pelanggaran hukum yang terjadi, baik berupa pemalsuan dokumen maupun tindak pidana pencucian uang,” jelasnya. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses ini agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan penyelidikan.

Dampak Sosial dan Hukum

Kasus ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Banyak warga yang merasa khawatir akan dampak dari proyek Pagar Laut yang dianggap ilegal. Mereka meminta agar pemerintah segera mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan penyimpangan ini.

Masyarakat berharap agar penyelidikan ini dapat mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya dan memberikan keadilan bagi mereka yang merasa dirugikan. “Kami ingin tahu siapa yang bertanggung jawab atas proyek ini dan apakah semua prosesnya sudah sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Penyelidikan Bareskrim Polri terhadap proyek Pagar Laut di Tangerang menjadi langkah penting dalam menegakkan hukum dan memastikan transparansi dalam pengelolaan proyek infrastruktur. Dengan adanya dugaan pemalsuan dokumen dan pelanggaran hukum, diharapkan pihak berwenang dapat segera mengungkap fakta-fakta yang ada dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Kasus ini juga menjadi pengingat bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam melakukan investasi dan pengelolaan lahan, serta pentingnya pengawasan dari pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan di masa depan.